Jampersal merupakan salah satu program yang digulirkan Pemerintah Kota Tangsel di samping Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) guna menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah.
Namun, kenyataan di lapangan program Jampersal dirasa tidak berjalan dengan baik. Hal itu pula yang dirasakan Wawan, 34, saat proses pengobatan rawat jalan istrinya pascamelahirkan.
"Katanya kalau pakai Jampersal, semua biaya ditanggung Pemerintah. Tapi saya dan beberapa pasien lainnya tetap dikenakan biaya," ujarnya Senin (9/7).
Ia menambahkan, sebelumnya keluhan tersebut sudah sempat ditanyakan kepada pihak RSUD Tangsel. Namun, mereka beralasan pungutan biaya dilakukan karena program Jampersal berlaku hanya untuk proses kelahiran saja.
Untuk proses persalinan sendiri, Wawan mengaku kalau pihak RSUD memang tidak memungut biaya. Namun, dirinya merasa keberatan kalau proses rawat jalan dipungut biaya seperti yang dibebaninya sekarang ini.
"Kalau untuk sekali datang sih memang tidak terlalu besar, tapi kan tidak cukup sekali. Lagian buat apa ada Jampersal," cetusnya.
Ia meyakini kalau praktik pungutan liar biaya rawat jalan persalinan tidak hanya dialaminya saja. Wawan menduga pihak RSUD Tangsel menarik pungutan kepada semua pasien rawat jalan.
Sebelum memegang surat Jampersal, tambah Wawan, dirinya sudah melalui proses pendataan lewat RT, RW, dan Kelurahan yang menyatakan kalau dirinya memang masuk kategori masyarakat kurang mampu.
Untuk itu, ia juga berencana akan melayangkan surat kepada instansi terkait guna menertibkan praktik pungli di RSUD Tangsel.
"Sudah pasti bukan saya saja yang dipungut biaya, buktinya pasien rawat jalan yang bareng istri saya juga dipungut biaya," terangnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, Dadang menjelaskan, kalau Jampersal merupakan jaminan persalinan bagi masyarakat kurang mampu untuk empat sasaran, yakni pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan hingga 42 hari setelah melahirkan, pelayanan nifas termasuk KB setelah persalinan, serta pelayanan bayi baru lahir dari 0 sampai 28 hari.
Menurutnya, dana Jampersal merupakan bagian dari dana Jamkesmas yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Namun, untuk besaran anggaran tahun 2012 ia belum dapat menjelaskannya secara rinci.
"Kalau tahun 2011 sudah kita alokasikan dana sebesar Rp7,593 miliar. Untuk Jamkesmas Dasar sebesar Rp1,669 miliar serta sisanya untuk anggaran Jampersal," jelasnya.
Disinggung terkait masih maraknya pungutan liar terhadap pasien Jampersal, Dadang masih akan menelusuri informasi tersebut. Yang jelas ia menjamin biaya gratis untuk pasien yang masuk pada program Jampersal.
"Saya baru mendengar kabar itu sekarang. Nanti kita akan cek k elapangan, jika memang terbukti, kita akan menegur pihak yang bersangkutan," tutupnya. (DA/OL-10)
Sumber : Media Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar