Demikian dikatakan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar usai menjadi pembicara seminar Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Tangsel, Sabtu (26/5). “Tahun ini dibuka lowongan 60 ribu CPNS,” katanya.
Menurut dia, KemenPAN & Reformasi Birokrasi akan mengikutsertakan 10 universitas negeri dalam proses rekruitmen. Sejauh ini berdasar data yang telah diterima, permohonan kebutuhan PNS di seluruh Indonesia berjumlah 20 ribu.
Dalam artian kuota yang disediakan KemenPAN dan Reformasi Birokrasi RI masih cukup dengan jumlah 60 ribu. “Namun mulai tahun ini kami bakal lakukan pengetatan terkait jumlah kebutuhan CPNS di daerah,” ungkapnya. Salah satunya, setiap daerah harus membuat analisa dan peta pra jabatan. Dengan begitu diketahui berapa jumlah pasti kebutuhan PNS.
KemenPAN dan Reformasi Birokrasi baru akan menyetujui permintaan setiap daerah untuk kuota CPNS berdasarkan analisa pra jabatan tersebut. “Kami menghindari lowongan CPNS yang tidak pada tempatnya. Analoginya, kalau butuh sopir pribadi berarti harus mencari sopir. Bukan menambah pembantu,” katanya.
Tidak itu saja, untuk membantu seleksi pra jabatan di daerah, pihaknya sudah melakukan bimbingan kepada 3700 orang. Mereka nantinya akan membantu pemerintah daerah untuk melakukan analisis yang menjadi dasar pihaknya menyetujui kuota CPNS di daerah.
Tiap kota/kabupaten/provinsi nantinya bakal ditempatkan 7 orang. “Selama ini tidak ada tim yang melakukan analisa kebutuhan CPNS di daerah. Tim itu juga sudah kami bentuk dan akan membantu pemerintah daerah,” katanya.
Lebih lanjut Azwar mengatakan untuk tahun ini, tepatnya Desember 2012, moratorium akan dihapuskan, untuk Pemerintah daerah yang ingin mendapatkan kuota CPNS, harus memastikan bahwa belanja pegawai tidak lebih dari 50 persen dari APBD.
Dengan begitu, dana APBD tidak terserap sia-sia hanya sekedar untuk membiaya belanja pegawai. “Semisal belanja APBN untuk pendidikan itu 20 persen. Kalau setengahnya terpakai hanya untuk belanja pegawai, kan jadi sia-sia. Mana lagi dana untuk perbaikan kurikulum atau jenis lain untuk mengembangkan pendidikan. Begitu juga dengan daerah. Mereka harus mampu menekan biaya pegawai maksimal 50 persen. Lebih dari itu, maka permintaan kuota CPNS tidak kami penuhi,” tegasnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangsel Firdaus mengatakan BKPP sudah mengajukan sebanyak 1215 CPNS di tahun ini. Saat ini tengah menunggu jawaban KemenPAN dan Reformasi Birokrasi apakah hingga 2015 bisa terpenuh atau tidak, tergantung dari kuota yang diberikan pusat untuk daerah.
“Belanja pegawai kita di bawah 50 persen sehingga kita berhak untuk mengajukan, yang kita ajukan sebanyak 1215, dari berbagai komponen yang dibutuhkan untuk Tangsel,” ungkapnya.
Firdaus mengatakan Tangsel membutuhkan pegawai, dikarenakan saat ini masih kurang jumlahnya, sehingga 1215 ini merupakan kebutuhan yang BKPP ajukan. (irm/bnn)
Sumber : Satelit News
0 komentar:
Posting Komentar