Dengarkan Glest Radio 774 AM - Tangerang ...::...Pengguna situ Cipondoh kurang memperdulikan lingkungan...::...Iklankan Produk dan Usaha Anda di www.glestradio.com atau di Glest Radio 774 AM ...::...Anda Sedang Mendengarkan Glest Radio Streaming, yang dipancarluaskan dari Graha Glest - Tangerang - Banten....::...Pertunangan Putra SBY bukan Nuansa Politik....::...Kantor Glest Radio, LSM dan Majelis Dzikir aura insani Di Salahgunakan Oknum Media Cetak..::..Mau Pasang iklan Di Glest Radio atau situs glestradio.com silahkan Klik Di Sini

Terbaru

Ricuh Setelah Mahasiswa Paksa Masuk Kantor Pemkot Tangerang


TANGERANG, GlestRadio .com - Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (Amarta) menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Tangerang berlangsung ricuh, Kamis (22/3/2012).

Kejadian ini terjadi saat massa mencoba masuk ke gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang yang dijaga puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan polisi. Sebelum memaksa masuk, mahasiswa sempat berorasi di jalan depan kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang.

Dalam orasinya, mereka menyatakan, sekitar 135 juta rakyat Indonesia akan merasakan dampak langsung dari kenaikan BBM yang direncanakan mulai tanggal 1 April mendatang. "Lagi-lagi rakyat yang menjadi tumbal," kata Arta Nur Robby, salah seorang mahasiswa. Massa juga membawa replika keranda mayat yang bertuliskan "Pemerintah SBY-Boediono Telah Mati".

Setelah berorasi, massa memaksa ingin masuk halaman kantor tersebut dan menemui Ketua DPRD Kota Tangerang. Akan tetapi, niat itu dihadang polisi. Massa memaksa sehingga aksi saling dorong tak terhindri.

Salah satu mahasiwa pingsan sehingga langsung dibawa dengan ambulan. Setelah kericuhan tersebut, perwakilan dari Fraksi PKS dan PPP DPRD Kota Tangerang akhirnya menemui mahasiswa.

Kepada massa, anggota dewan itu mengaku mendukung tuntutan mahasiswa agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. "Tuntutan kalian sah-sah saja. Tetapi, sasarannya tidak tepat harus ke DPRD Kota Tangerang. Karena kebijakan BBM itu dari Pemerintah Pusat, seharusnya ke DPR," kata Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Tangerang Rahmat Hakim. Sumber : Kompas

0 komentar:

Posting Komentar

 
berita unik